Sistematika Penafsiran Dalam Hukum Pidana

Penafsiran (Hermenautik) adalah suatu proses merubah tidak tahu menjadi mengerti. Bahasa undang-undang  sering tidak sama dengan bahasa sehari-hari yang selalu kita gunakan. Bahasa undang-undang kadang mempunyai pengertian yang lebih luas, kadang pula mempunyai pengertian yang lebih sempit. Bahkan kadang-kadang terasa agak menyimpang dari pengertian yang biasa kita kenal atau kita pahami. Hakim pada khususnya dan penegak hukum pada umumnya terikatkepada ketentuan perundang-undangan. 

Urut-Urutan/Sistematika (menerapkan) Penafsiran:

1.      Penafsiran Otentik; yaitu mencari pada pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, yakni jika suatu istilah sudah jelas pengertiannya, maka pengertian tersebutlah yang harus digunakan dan bukan maksud dari istilah tersebut.

Contoh :

Kata “Malam” dalam KUHP berarti waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Mencari dalam Ketentuan Undang-undang, apakah ada suatu pasal dalam undang-undang  yang menjelaskan pengertian dari istilah yang sedang dipermasalahkan. Jika tidak, maka tindakan berikutnya adalah; menafsirkan kata-kata berikutnya atau menggabungkan kata-kata berikutnya.

2.      Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang (Memorie van Toelichting); yakni jika suatu istilah tidak jelas pengertian barulah digunakan penafsirannya (dengan menggunakan salah 1 penafsiran yang paling relevan) dari penjelasan suatu undang-undang.Mencari dalam Penjelasan Undang-undang yang bersangkutan, jika tidak ditemukan juga pengertiannya maka,

3.      Penafsiran yang Sesuai Yurisprudensi ;  yaitu dari beberapa cara penafsiran ternyata ada salah satu yang memberi arti dari istilah tersebut, maka penafsiran yang memberi arti itulah yang dipakai dan bukan yang memberi maksud. Penafsiran seperti ini terutama ditemui dalam Putusan-putusan Kasasi Mahkamah Agung, Fatwa MA, SEMA, putusan-putusan Banding, putusan-putusan pengadilan tingkat I yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan lazim diikuti. Mencari dalam Yurisprudensi atau putusan-putusan  Hakim dari suatu perkara yang telah selesai keputusannya. Jika belum ditemukan pengertian yang dicari, maka,

4.      Penafsiran menurut Doktrin; yakni penafsiran mengenai bahasa undang-undang yang berlaku secara formal. Jika ada perselisihan mengenai terjemahannya, maka harus digunakan bahasa aslinya untuk pemecahannya digunakan cara-cara Penafsiran menurut Doktrin.